JITUTOTO ⚽️ TOTO QRIS - Ojol Demo di Kantor Gubernur Sumut , dan jitutoto bisa depo minim lewat QRIS.

JITUTOTO TOTO QRIS - Pengemudi Ojol Sumut Soroti Implementasi Perpres Transportasi Online yang Dinilai Belum Maksimal

Ratusan pengemudi transportasi daring menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Selasa (7/7/2026). Dalam aksi tersebut, para pengemudi menyampaikan penilaian bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online masih belum mampu menjawab berbagai persoalan utama yang selama ini dihadapi mitra pengemudi.

Ketua Umum Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams) Sumatera Utara, Agam Zubir Siringoringo, menjelaskan bahwa substansi peraturan tersebut dinilai belum memberikan solusi terhadap isu yang paling mendasar, yakni kepastian mengenai sistem tarif layanan transportasi online.

Menurutnya, regulasi tersebut masih menyisakan berbagai kekosongan aturan sehingga implementasinya di lapangan belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan para pengemudi.

Agam menegaskan bahwa penetapan tarif merupakan fondasi utama dalam menentukan besaran pendapatan mitra pengemudi. Apabila mekanisme tarif dapat diatur secara adil dan transparan, berbagai persoalan yang selama ini muncul diyakini dapat diminimalkan.

Selain persoalan tarif, para pengemudi juga menyoroti masih diterapkannya skema tarif rendah oleh sejumlah perusahaan aplikasi. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan meningkatnya biaya operasional maupun kebutuhan hidup para pengemudi.

Dalam aksi tersebut, massa turut mendesak pemerintah agar segera menerbitkan aturan turunan yang mengatur batas maksimal potongan aplikasi sebesar 8 persen untuk seluruh penyedia layanan transportasi daring tanpa terkecuali. Ketentuan tersebut diharapkan berlaku bagi seluruh platform, termasuk Gojek, Grab, ShopeeFood, Maxim, InDriver, maupun layanan transportasi digital lainnya.

Menurut para peserta aksi, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya potongan pendapatan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat perlindungan pekerja sebagaimana tertuang dalam Perpres. Mereka berharap sistem pembagian hasil dapat berlangsung lebih adil sehingga pengemudi memperoleh penghasilan yang layak.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan tersebut, Godams mengaku telah menyerahkan sejumlah data dan bukti kepada DPRD Sumatera Utara mengenai mekanisme aplikasi yang dinilai merugikan mitra pengemudi. Bukti tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan lanjutan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan meneruskan seluruh masukan para pengemudi kepada pemerintah pusat agar implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif.

Pemerintah daerah berharap regulasi tersebut nantinya mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan kerja, sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pengemudi transportasi online di Indonesia.